Tanam Jagung Tahap II di Lahan Binaan Bidpropam Polda Kalsel

 

Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional tahun 2025. Melalui Bidang Pembinaan Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Kalsel dibawah kepemimpinan Kabid Propam Polda Kalsel Kombes Pol Hery Purnomo, S.I.K. digelar kegiatan Penanaman Jagung Tahap II di lahan binaan yang terletak di Jalan Gang Mawar, Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut (Tala), pada Rabu (24/9/2025) pagi.

Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WITA ini merupakan kelanjutan dari program tahap pertama yang telah sukses dilaksanakan sebelumnya. Penanaman serentak ini dihadiri oleh Wakapolda Kalsel, Karo SDM Polda Kalsel, Dir Samapta Polda Kalsel, Kabid Propam Polda Kalsel, AKM II Itwasda Polda Kalsel, Kapolres Tala, Asisten II Pemkab Tala, dan Danramil Kintab, jajaran Bidpropam Polda Kalsel,, serta kelompok tani setempat.

Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi, S.I.K., M.H. mengatakan, dalam keterangannya Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Dr. Golkar Pangarso Rahardjo Winarsadi, S.H., S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa penanaman ini merupakan dukungan dari program Asta Cita Pemerintah dalam Ketahanan Pangan.

"Dilahan seluas 57 hektare ini, ditanam jagung. Komuniti jagung dipilih karena kebutuhan jagung di Kalimantan Selatan masih kurang, khusus jagung lokal yang masih dibawah 20%," tutur Wakapolda.

Beliau menerangkan, secara nasional targetnya adalah 1 juta hektare, dengan hasil produksi jagung sebanyak 4 juta ton. Sedangkan target di Kalimantan Selatan adalah 5.000 hektare.

Wakapolda berharap, upaya yang dilakukan Polda Kalsel ini dapat meningkatkan produktivitas dan prodak komoditas jagung yang mendorong kepada kesejahteraan masyarakat.

"Tugas polisi bukan hanya keamanan, namun juga kesejahteraan, karena kesejahteraan berdampak pada keamanan. Dan pemolisian kedepan lebih mengedepankan tindakan yang bersifat pencegahan," terang Wakapolda Kalsel.

Sementara itu dalam sambutannya, Kabid Propam Polda Kalsel Kombes Pol Hery Purnomo menyampaikan bahwa total lahan binaan Bidpropam Polda Kalsel yang berada di kawasan Gunung Khayangan ini mencapai 57 hektare. 

“Pada penanaman tahap pertama, kita sudah berhasil memanen jagung seluas 57 hektar dengan hasil sekitar 160 ton. Alhamdulillah, hasil ini sangat membanggakan dan menjadi semangat bagi kita semua untuk melanjutkan penanaman tahap kedua,” ujarnya.

Read More

INSTRUKSI HAJI SADIN SASAU Ketua DPD KSPSI KALSEL Untuk Seluruh Jajaran DPC KSPSI se Kalimantan Selatan dan Anggota.

Hidup Buruh !!!

Mencermati Perkembangan Situasi Saat Ini ,Kami Menginstruksikan Seluruh Jajaran KSPSI Untuk :

1. Seluruh Jajaran  KSPSI se Kalimantan Selatan Untuk Tetap Tenang & Menunggu Instruksi Ketua DPD Konfederasi SPSI 

2.  Seluruh Jajaran KSPSI Untuk Mencermati Perkembangan Situasi & Dinamika Yang Ada 

3. Menjaga Kondusifitas Wilayah Masing Masing & Tetap Taat Hukum 

4. DPC KSPSI se Kalimantan Selatan Melaporkan Setiap Perkembangan Yang Ada Kepada Struktur Organisasi Di Wilayah Masing Masing 

5. Jika Ada Kegiatan KSPSI di Wilayah Melibatkan Massa Anggota KSPSI Dalam Jumlah Besar Untuk ditunda Sampai Ada Instruksi Ketua DPD KSPSI KALSEL Lebih Lanjut.

Terima Kasih Atas Perhatian nya

Tetap Setia di Garis Perjuangan Yang Sama !!!

Banjarmasin, 28 Agustus 2025

Ketua KSPSI AGN KalSel

HAJI SADIN SASAU.

Read More

Tim Hukum PSI Sidoarjo Konsolidasi dengan Wakil Bupati untuk Dampingi Korban Dugaan Malpraktik

MediaIndonesia Net, Sidoarjo, 26 Agustus 2025 - Sidoarjo – Tim hukum Partai Super TBK PSI Sidoarjo melakukan langkah konsolidasi bersama Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana atau yang akrab disapa Bunda Mimik, guna memberikan pendampingan hukum kepada korban kasus dugaan malpraktik di salah satu klinik yang berlokasi di Kecamatan Porong, Sidoarjo.

Pertemuan ini digelar sebagai bentuk kepedulian partai dan pemerintah daerah terhadap masyarakat yang merasa dirugikan akibat pelayanan medis yang diduga tidak sesuai prosedur. Tim hukum PSI menegaskan bahwa pendampingan ini dilakukan untuk memastikan hak-hak korban dapat diperjuangkan, sekaligus mendorong proses hukum berjalan transparan dan berkeadilan.

“Kasus dugaan malpraktik ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kami hadir untuk memastikan korban mendapatkan keadilan, baik dari segi hukum maupun pemulihan hak-haknya sebagai pasien,” ujar salah satu perwakilan tim hukum PSI Sidoarjo.

Sementara itu, Wakil Bupati Bunda Mimik menyambut baik langkah konsolidasi tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan memberikan perhatian serius terhadap kasus ini, serta mendorong agar penyelesaian dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Kesehatan masyarakat adalah hal yang sangat penting. Jika ada dugaan pelanggaran prosedur medis, maka harus ada penyelidikan mendalam. Kasus ini harus diusut tuntas, dan apabila terbukti bersalah, klinik tersebut harus ditutup,” tegas Bunda Mimik.

Kasus dugaan malpraktik di Porong ini tengah menjadi sorotan publik setelah sejumlah keluarga pasien menyampaikan keluhan terkait pelayanan di klinik tersebut. Dengan adanya dukungan dari tim hukum PSI dan pemerintah daerah, diharapkan korban dapat memperoleh kejelasan hukum sekaligus pemulihan kepercayaan terhadap layanan kesehatan di Sidoarjo.(Harun)

Read More